Tugas Ilmu Budaya Dasar Bab 5

            Bab 5

Posts tagged “warganegara dan negara”
Warganegara dan Negara

Nama   : Siti Maesaroh
NMP   : 1A214363
Kelas   : 1EA35

Kata pengantar

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini. Shalawat serta salam tidak lupa saya panjatkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW.
Makalah ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu budaya Dasar dengan judul “Warganegara dan Negara”. Makalah ini menjelaskan tentang pengertian warganegara dan negara serta hubungan antar wargnegara dan negara. Meskipun banyak hambatan yang kami dapatkan, tidak menjadi penghalang untuk saya dalam menyusun makalah ini.
Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyusun makalah ini.
Semoga makalah ini bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Ilmu Budaya Dasar dan umumnya bagi masyarakat luar.

Bekasi, 16 November 2014

Siti Maesaroh

                                                                               i

Daftar isi

Kata pengantar…………………………………………………………………………..   i

Daftar isi………………………………………………………………………………...   ii

Pendahuluan…………………………………………………………………..................  iii

Hukum Negara dan Pemerintahan……………………………………………………..... 5.1

Warganegara dan Negara……………………………………………………................... 5.2

Contoh Kasus……………………………………………………………………………. 5.3

Daftar Pustaka…………………………………………………………………………… 5.4

                                                                        

 ii

Pendahuluan

Warganegara memiliki peran yang vital bagi keberlangsungan sebuah negara. Oleh karena itu hubungan antara warganegara dan negara sebagai institusi yang menaunginya memiliki aturan atau hubungan yang diatur dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Agar dapat memiliki status yang jelas sebagai warganegara, pemahaman akan pengertian, sistem kewarganegaraan serta hal-hal lain yang menyangkut warganegara hendaknya menjadi penting untuk diketahui. Dengan memiliki status sebagai warganegara orang memiliki hubungan dengan negara. Hubungan ini nantinya tercermin dalam peran, hak dan kewajiban secara timbal balik antara warganegara dengan negaranya.

                                                                       

 iii

5.1 Hukum, Negara, dan Pemerintahan

1. Pengertian Hukum
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela”.

2. Sifat dan Ciri-ciri Hukum
Sifat Hukum :

-  Mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan/atau larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat;

- Memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi tegas.

Ciri-ciri Hukum :

-  Adanya perintah dan/atau larangan. Artinya, peraturan hukum itu mungkin berupa perintah    dan mungkin pula berupa larangan, atau mungkin pula kedua-duanya;

- Adanya keharusan untuk menaati peraturan hukum. Kewajiban ini berlaku bagi siapa saja.

3. Sumber-sumber Hukum
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika di langgar mengakitbatkan sanksi tegas dan nyata.
Hakekatnya: tempat menemukan dan menggali hukum
arti sumber hukum:
1. Sebagai asas hukum, sesuatu yang merupakan permulaan hukum.
2. Menunjukkan hukum terdahulu menjadi/memberi bahan hukum yang kemudian.
3. Sumber berlakunya yang memberikekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum.
4. Sumber dari mana kita dapat mengenal hukum.
5. Sumber terjadinya hukum. Sumber yang menimbulkan hukum.

Sumber hukum ada 2 yaitu:

-          Suber hukum materiil: tempat dari mana materi hukum di ambil, jadi merupakan faktor pembantu permbertukan hukum, dapat di tinjau dari berbagai sudut.

-     Sumber hukum formil ada 5 yaitu:
1) UU (statute)
2) Kebiasaan (custom)
3) Keputusan hakim (jurisprudentie)
4) Trakta
5) Pendapat sarjana hukum (doktrin)

4. Pembagian Hukum
1. Menurut “sumbernya” hukum dibagi dalam :

- Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan

- Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada kebisaan (adat)

- Hukum Traktaat, hukum yang diterapkan oleh Negara-negara dalam suatu perjanjian antar  negara

- Hukum Yurisprudensi, hukum yaitu yang terbentuk karena keputusan hakim

2. Menurut “bentuknya” hukum dibagi dalam :

- Hukum tertulis, yang terbagi atas
a. hukum tertulis yang dikodifikasikan ialah hukum tertulis yang telah dibukukan jenis-jenisnya dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.
b. hukum Tertulis tak dikodifikasikan

- Hukum tak tertulis

3. Menurut “tempat berlakunya” hukum dibagi dalam :

- Hukum nasional ialah hukum dalam suatu Negara

- Hukum Internasional ialah hukum yang mengatur hubungan internasional

-Hukum Asing ialah hukum dalam negala lain

- Hukum Gereja ialah norma gereja yang ditetapkan untuk anggota-anggotanya

4. Menurut “waktu berlakunya” hukum dibagi dalam :

- Ius constitum (hukum positif) ialah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

- Ius constituendem ialah hukum yang diharapkan akan berlaku di waktu yang akan dating

- Hukum Asasi (hukum alam) ialah hukum yang berlaku dalam segala bangsa di dunia

5. Menurut “cara mempertahankannya” hukum dibagi dalam :

- Hukum material ialah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah – perintah dan larangan-larangan

- Hukum Formal (hukum proses atau hukum acara ) ialah hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi keputusan

6. Menurut “sifatnya” hukum dibagi dalam :

- Hukum yang memaksa ialah hukum yang dalam keadaan bagaimana harus dan mempunyai paksaan mutlak.

- Hukum yang mengatur (pelengkap) ialah hukum yang dapat dikesampingkan, apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian

7. Menurut “wujudnya” hukum dibagi dalam :

- Hukum obyektif ialah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang lain atau golongan tertentu.

- Hukum Subyektif ialah hukum yang timbul dari hubungan obyektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Kedua jenis hukum ini jarang digunakan

8. Menurut “isinya” hukum dibagi dalam :

- Hukum privat (hukum sipil) ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, dan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan

- Hukum public (hukum negara) ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warganegaranya

5. Pengertian negara
Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Pengertian Negara Menurut Para Ahli

Georg Jellinek
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

Roelof Krannenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

6. Tugas utama negara

- Mengatur dan menertibkan gejala-gejala dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain

- Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama sesuai tujuan negara.

7. Sifat-Sifat Negara

- Sifat memaksa:
Agar peraturan perundang-undangan di taati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapi serta timbulnya anarki dicegah. Maka negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara lega.

- Sifat Monopoli :
Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran ke percayaan atau aliran politik tertentu di kurangi hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentang dengan tujuan masyarkat.

- Sifat mencakup semua (all encompassing, all embracing).
Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali

8. 2 Bentuk Negara

- Bentuk Negara

- Negara kesatuan : Suatu negara yang mereka dan berdaulat, yang berkuasa satu pemerintah pusat yang menatur seluruh daerah secara totalitas. Bentuk negara ini tidak terdiri atas beberapa negara, yang menggabungkan diri sedemikian rupa hingga menjadi satu negara yang negara-negara itu mempunya status bagian-bagian. Negara Kesatuan dapat berbentuk :
a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurs oleh pemeintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra.

- Negara Serikat (Federasi) : Suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dengan negara serikat, berarti ia telah melepaskan sebagian kekuasaannya dengan menyerahkan kepada negara serikat itu. Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu (limiatif) yang merupakan delegated powers (kekuasaan yang didelegasikan).
Kekuasaan Asli ada pada negara bagian karena berhbungan langsung dengan rakyatnya. Penyerahan kekuasaannya kepada negara serikat adlah hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri. Pertahanan Negara, Keuangan, dan urusan Pos. Dapat juga diartikan bahwa bidang kegiatan pemerintah federasi adalah urusan-urusan selebihnya dari pemerintah negara-negara bagian (residuary powers).

9. Unsur-unsur Negara

- Wilayah

- Rakyat

- Pemerintah

- Tujuan

- Kedaulatan

10. Tujuan Negara Republik Indonesia
Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial …”.

Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu:
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. Memajukan kesejahteraan umum;
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

11. Pengertian tentang pemerintah
Pemerintah atau goverment secara etimologis berasal dari kata yunani kubeernan atau nahkoda kapal, artinya menatap kedepan, nenentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ketujuan yang ditetapkan . Sementara, yang dimaksud dengan pemerintahan adalah menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah adalah aparat.

12. Perbedaan pemerintahan dengan pemerintah
Pengertian pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang sedikit berbeda.
Pengertian pemerintah merujuk kepada sosoknya, sedangkan pemerintahan menunjukkan bidang tugas

- Pemerintah : organisasi yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara/bagian – bagiannya

- Pemerintahan : wadah orang yang mempunyai kekuasaaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri

5.2 Warganegara dan negara

1. Pengertian warganegara
Warganegara merupakan terjemahan kata citizens (bhs Inggris) yang mempunyai arti; warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara , sesama penduduk, orang setanah air; bawahan/kaula.
Warga mengandung arti peserta, anggota/warga dari suatu organisasi/perkumpulan. Warganegara artinya warga/anggota dari organisasi yang bernama negara.
Istilah rakyat, penduduk dan warganegara.
Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa.
Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu
Warganegara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan Negara.
Warganegara adalah anggota sebuah negara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga negara lain.
Jadi setiap warganegara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warganegara, karena mungkin seorang asing.

2. Kriteria menjadi warga negara

- Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

- Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negaraRepublik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;

- Sehat jasmani dan rohani;

- Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

- Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;

- Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap dan membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara

3. Orang-orang yang berada dalam satu wilayah Negara
Orang-orang yang tinggal di wilayah negara diklasifikasikan :

- Penduduk ialah yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayahn negara itu yang dapat dibedakan kewarganegaraannya dengan warga negara asing

- Bukan Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara.

4. Pasal yang tercantum di dalam UUD 45 tentang warga Negara
Pasal 26
1. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
2. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27
1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah UU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia . UU ini sebagai pengganti atas UU No 62 th 1958.

BAB I KETENTUAN UMUM dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 3
BAB II WARGA NEGARA INDONESIA dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 7
BAB III SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 22
BAB IV KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA dari Pasal 23 sampai dengan Pasal 30
BAB V SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 35

BAB VI KETENTUAN PIDANA dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 38
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 43
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 46

5.3 Contoh Kasus

Contoh 1:

Di Negara Indonesia ini, pemerintah telah membangun sebuah lembaga yang bernama Kantor Pajak. Kantor Pajak berfungsi untuk menampung semua data warganegara Indonesia yang wajib membayar pajak, akan tetapi masih banyak warga negara yang seharusnya membayar, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban ini.

Contoh 2:

Seseorang yang ingin menjadi warga suatu negara harus berusaha melakukan tidakan hokum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut secara aktif. Misalnya, warganegara asing yang sudah lama bermukim di Indonesia. Apakah orang tersebut (warga asing) wajib mematuhi peraturan undang-undang negara Indonesia?

5.4 Daftar Pustaka

http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/06/sumber-sumber-hukum.html

http://mukharom1.wordpress.com/tag/perbedaan-pemerintahan-dengan-pemerintah/

http://ndirezpector.blogspot.com/2011/11/tugas-isd-bab-ke5.html

http://www.pengertiandefinisi.com/2012/01/pengertian-pemerintahan.html